Perangi Dampak El Nino, Kementerian PU Bergerak Cepat Tangani 492 Titik Kekeringan di Indonesia

Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino tidak hanya mengintai ketersediaan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga berisiko mengganggu produktivitas pangan nasional.

Merespons kondisi itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani 492 titik kekeringan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, air merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan sehingga penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu.

"Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi serta produktivitas pertanian tetap terjaga," kata Dody.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, air merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan sehingga penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu. 

"Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi serta produktivitas pertanian tetap terjaga," kata Dody.

Untuk itu, Kementerian PU menempuh berbagai upaya, mulai dari penanganan darurat, pengelolaan sumber daya air secara adaptif, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Di sektor pertanian, Kementerian PU melakukan sejumlah langkah darurat, meliputi pemompaan air dari sungai ke areal sawah, normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder, perbaikan saluran tersier, pemasangan sandbag, optimasi saluran, serta pemasangan pipa pengaliran air.

Sementara itu, pada sektor permukiman, penanganan difokuskan pada distribusi air bersih menggunakan truk tangki, pembangunan sumur bor, penyambungan jaringan pipa, serta kajian potensi sumber air. 

Selain itu, Kementerian PU menyiapkan berbagai peralatan pendukung, seperti pompa bergerak dan armada tangki air, serta mengerahkan balai-balai Kementerian PU di seluruh Indonesia agar penanganan dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan di lapangan.

Hujan buatan hingga operasi adaptif
Lebih lanjut, Dody menjelaskan, strategi penanganan kekeringan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga mencakup pengelolaan tampungan bendungan dan sistem irigasi secara menyeluruh. 

Kementerian PU terus melakukan pemantauan kondisi sumber daya air dan pengaturan operasi bendungan secara adaptif untuk menjaga ketersediaan air baku, irigasi, dan kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.

Sebagai bagian dari strategi adaptif tersebut, Kementerian PU juga memanfaatkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung pengelolaan sumber daya air pada kondisi tertentu.

Hingga saat ini, OMC telah dilaksanakan di Bendungan Jatiluhur pada 30 Juli 2026. Langkah ini menjadi upaya mitigasi tambahan dalam menjaga ketersediaan air di wilayah layanan bendungan.

Penanganan kekeringan merupakan bagian dari upaya Kementerian PU mewujudkan visi PU 608. Salah satunya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui terjaganya produktivitas pertanian sekaligus mengurangi kerentanan masyarakat terhadap krisis air. 

Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan sumber daya air yang adaptif, pembangunan dan optimalisasi infrastruktur air, serta respons cepat terhadap wilayah terdampak.

Kementerian PU memastikan manfaat infrastruktur tetap dirasakan masyarakat di tengah tantangan perubahan iklim.

Penyelamatan areal sawah
Hingga 5 Agustus 2026, Kementerian PU telah melakukan upaya penanganan kekeringan di 492 lokasi di seluruh Indonesia.

Beberapa daerah itu terdiri dari 105 lokasi sawah untuk menyelamatkan areal sawah seluas 22.210 hektare (ha) dan 387 lokasi permukiman untuk melayani air bersih bagi 155.228 jiwa. 

Dari 492 lokasi yang ditangani, 442 lokasi telah selesai dan 50 lokasi masih dalam proses penanganan.

Di Pulau Sumatera, Kementerian PU menangani 31 lokasi yang mampu menyelamatkan 177 ha areal sawah serta melayani kebutuhan air bersih bagi 3.368 jiwa.

Di Pulau Jawa, Kementerian PU menangani 305 lokasi yang mencakup penyelamatan 12.875 ha sawah serta penyediaan air bersih bagi 125.540 jiwa.

Di Pulau Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, penanganan dilakukan di 81 lokasi dengan cakupan layanan 801 ha sawah serta air bersih bagi 15.900 jiwa.

Sementara di Pulau Sulawesi, penanganan dilakukan di 49 lokasi yang mencakup 7.799 ha sawah dan melayani kebutuhan air bersih bagi 7.153 jiwa.

Adapun di Pulau Maluku, Maluku Utara, dan Papua, Kementerian PU menangani 10 lokasi yang mencakup 618 ha sawah serta melayani air bersih bagi 3.267 jiwa.